Potret Gas Industri Indonesia

Share

Deras ke Luar, Mampet ke Dalam

****

Dalam APBN 2011, pemerintah mematok lifting gas 2011 sebanyak 7,77 miliar kaki kubik per hari (miliar SCFD). Dari jumlah itu, pemerintah mematok ketentuan wajib pasok domestik alias domestic market obligation (DMO) hanya 25 persen, atau sekitar 1,94 miliar SCFD, sebagian besar lainnya untuk ekspor. Padahal, total kebutuhan gas domestik tahun ini mencapai 3,567 miliar SCFD. Industri pengguna gas megap-megap kekurangan pasokan gas. Akibat pemerintah lelet, industri berinisiatif membangun terminal gas apung sendiri.

****
****

Di industri gas, ironi di negeri ini tampak begitu nyata. Saat ini, menurut catatan Departemen Informasi Energi Amerika Serikat (U.S. Energy Information Administration), Indonesia menempati posisi 10 besar negara dengan cadangan gas alam terbukti (proven) terbesar di dunia, dan terbesar kedua di Asia Pasific. Total cadangan gas proven di dalam negeri mencapai 98 triliun kaki kubik (TCF). Jika digabung dengan cadangan potensial, total cadangan gas bumi di Indonesia mencapai 150 TCF.

Bahkan, catatan Badan Pengatur Hulu Minyak dan Gas (BP Migas) lebih membuat decak kagum. Cadangan total cadangan gas
proven 107,35 TCF, dan total cadangan potensial 52,29 TCF. Sehingga total cadangan gas Indonesia mencapai 159,64 TCF.

Sayang, sumber daya gas nan melimpah itu tidak bermanfaat banyak untuk kemashlahatan dalam negeri. Pasokan gas ke dalam negeri tetap saja seret. Sebagian besar produsen gas yang mayoritas perusahaan asing, seperti ConocoPhillips, Chevron, ExxonMobil dan lain-lain, memilih mengekspor gas lantaran harga di pasar internasional lebih menggiurkan.

Mari kita hitung bersama. Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2011, pemerintah mematok lifting gas 2011 sebanyak 7,77 miliar kaki kubik per hari (miliar SCFD). Dari jumlah itu, pemerintah mematok ketentuan wajib pasok domestik alias domestic market obligation (DMO) hanya 25 persen, atau sekitar 1,94 miliar SCFD, sebagian besar lainnya untuk ekspor. Jumlah wajib pasok tersebut jelas jauh panggang daripada api. Sebab, menurut catatan Ikatan Forum Pengguna Industri Gas Bumi (IFIPGB), total kebutuhan gas di dalam negeri tahun ini mencapai 3,567 miliar SCFD.

Perinciannya, 800 juta SCFD untuk pembangkit PT Perusahaan Listrik Negara (PLN), dan 2.767,32 juta SCFD untuk 20 sektor industri sepanjang 2010-2011. Angka kebutuhan gas untuk industri tersebut merupakan asumsi kebutuhan dengan utilisasi pabrik berada pada level 100%.

Berdasarkan sektor, industri manufaktur membutuhkan suplai gas mencapai 1.520,74 juta SCFD dan sebesar 1.246,58 juta SCFD untuk industri pupuk, amoniak, dan petrokimia. Pada 2010 (posisi Januari-Maret), produksi gas bumi nasional mencapai 793.696.526 juta SCFD dan konsumsi gas sebanyak 749.730.696 juta SCFD. Adapun angka ekspor gas bumi nasional sepanjang 2009 yang disalurkan melalui pipa mencapai 219.485,26 MMSCF dan ekspor melalui tanker sebanyak 390.450,85 MMSCF (lihat tabel Kebutuhan Gas Sektor Industri).

                        Kebutuhan Gas Sektor Industri 2010-2011 (Juta SCFD)

Sektor                                                    Volume

Keramik                                                 130,65

Glassware                                              18,90

Glove (sarung tangan karet)              2,68

Kaca lembaran                                    60,31

Logam                                                   964,82

Tekstil                                                    20,38

Semen                                                    5,05

Makanan dan minuman                   26,08

Kertas                                                    245,70

Karbit                                                     26,27

CPO                                                        15,38

Pakan ternak                                        2,27

MSG                                                       1,21

Coklat                                                    0,51

Sorbitol                                                  0,11

Zink Okside                                          0,11

Gas industri                                           0,31

Pupuk                                                    807,20

Amoniak                                               120,50

Petrokimia                                            318,88

--------------------------------------------------------------------

Total                                                     2.767,32

---------------------------------------------------------------------

                               Sumber : Forum Industri Pengguna Gas Bumi (FIPGB)

Sekretaris Jenderal IFIPGB, Ahmad Wijaya pesimistis industri dalam negeri yang sebagai besar pengguna gas, bisa berkembang. Sebab, pasokan gas yang seret akan turut mempengaruhi produksi industri. Walhasil, industri di dalam negeri bisa kehilangan daya saing. Di industri keramik, misalnya, dari total kebutuhan gas tahun ini 100 juta SCFD, yang terealisasi kemungkinan cuma 65 juta SCFD. Padahal pertumbuhan prediksi industri keramik pada tahun 2011 diperkirakan bakal naik lagi hingga 20%. "Industri keramik bisa tumbuh, tapi kami khawatir karena pasokan gas minim," ungkap Ahmad, yang juga Ketua Umum Asosiasi Keramik Indonesia (Asaki) itu, usai seminar “Geo Energi Monthly Discussion: Pasokan Gas, Antara Harga dan Kebutuhan”, di Jakarta, Kamis, 17 Februari 2011.

Krisis gas tak hanya di industri keramik. Di industri tekstil pun demikian. Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Ade Sudrajat Usman, menyatakan, dari total kebutuhan gas di industri tekstil tahun ini sebesar 20,38 juta SCFD, kemungkinan yang terpenuhi cuma sekitar 75 persen, atau sekitar 15,28 juta SCFD. “Tahun ini kekurangan suplai gas kemungkinan mencapai 25 persen. Jumlah kekurangan ini terus naik, sebab pada 2009 kekurangan suplai gas di industri tekstil masih 15 persen, sementara kekurangan gas tahun 2010 lalu mencapai 20 persen,” kata Ade, Jumat, 18 Februari 2011.

Tahun depan, menurut Ade, jika tidak ada upaya serius dari pemerintah, kekurangan gas di industri dalam negeri akan tambah melonjak lagi akibat kebutuhan gas di industri tambah tinggi. “Ini sudah menjadi masalah pelik yang sulit dicepahkan. Mungkin semua industri, seperti keramik, kaca, baja dan industri lainnya, juga mengalami kondisi yang sama seperti tekstil,” kata Ade.

Sederhananya, defisit neraca gas di negeri ini bakal terus bengkak. Tahun 2010 lalu saja, menurut Neraca Gas Nasional, terdapat defisit gas mencapai sekitar 1 miliar kaki kubik per hari (SCFD) (contracted demand). Defisit terutama di Jawa (sebanyak 0,44 miliar SCFD, dan Sumatera sebesar 0,34 miliar SCFD, yang diakibatkan oleh kekurangan pasokan dan keterbatasan infrastruktur.

“Potensi defisit gas bumi (contracted demand) untuk keperluan di dalam negeri pada tahun 2011 diproyeksikan masih tetap tinggi, yaitu mencapai 0,6 miliar SCFD. Bahkan jika memperhitungkan potential demand, maka defisit gas bumi jauh lebih besar, diperkirakan mencapai 2,73 miliar SCFD (Neraca Gas Nasional 2010-2025),” papar Dito Ganinduto, anggota Komisi VII DPR RI Bidang Energi, dalam seminar Outlook Energy and Mining 2011 di Jakarta, 22 Desember 2011.

Saat ini, pemerintah memang telah menetapkan wajib pasok ke dalam negeri (DMO), sesuai Peraturan Menteri ESDM No. 3 Tahun 2010. Beleid ini mewajibkan para Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) migas menyerahkan 25 persen dari hasil produksi gas bumi bagian kontraktor untuk memasok kebutuhan gas dalam negeri. Namun, menurut Dito, kewajiban DMO itu belum dapat menjamin pemenuhan kebutuhan gas di dalam negeri yang terus meningkat.

Memang, produksi gas di dalam negeri terus menanjak. Namun, itu tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan gas domestik yang juga terus meningkat. Dalam satu dekade terakhir, penambahan cadangan terbukti gas bumi nasional meningkat rata-rata 1,5 persen per tahun. Jika di tahun 2000 masih 94,6 TCF, pada 2009 sudah mencapai 107,4 TCF. Sedangkan tingkat pertumbuhan produksinya hampir dua kali pertumbuhan cadangan terbuktinya, yaitu sebesar 2,8 persen per tahun atau meningkat dari 6,3 SCFD menjadi 7,9 miliar SCFD pada periode yang sama. Meski sempat mencapai angka tertingginya dalam 10 tahun pada 2003, dan kemudian melandai, namun produksi gas dalam tiga tahun terakhir selalu melebihi target (lihat tabel Kondisi Gas Nasional).

Kondisi Gas Nasional (MMSCFD)
Tahun		Produksi		Pemanfaatan
2009		3.024.841.099,00		2.832.586.863,00
2008		2.891.929.375,00		2.790.988.091,24
2007		2.805.999.464,00		2.708.982.556,00
2006		2.947.048.632,00		2.825.760.987,00
2005		2.984.150.215,00		2.766.062.673,00
2004		3.029.904.958,00		2.888.863.199,00
2003		3.136.000.115,00		2.973.792.996,00
2002		2.993.121.530,00		2.823.492.031,00
2001		2.803.231.545,00		2.636.278.069,00
2000		2.895.578.543,00		2.722.779.865,00
MMSCFD: Juta kaki kubik per hari

Sumber: Kementerian ESDM dan Riset Geo Energi

Sama seperti Dito, Ahmad Wijaya pun sepakat kebijakan DMO belum mampu mengatasi defisit kebutuhan gas di dalam negeri. “Sebab, alokasi gas DMO tetap ditujukan kepada pemerintah. Yakni industri sektor primer, PLN dan industri pupuk. Di Indonesia ada empat kelompok yang akan mendapatkan pasokan gas, dan kita masuk ke nomor 4, setelah transportasi untuk umum, PLN, industri pupuk. Jadi industri secara keseluruhan masuk dalam prioritas ke empat,” katanya.

Direktur Eksekutif ReforMiner Institute Priagung Rakhmanto, juga sepakat, ketentuan DMO tidak memberikan jalan keluar dalam mengatasi keterbatasan gas di dalam negeri. “Itu sulit dipenuhi karena aturan itu tidak implementatif, dalam arti masih ada embel-embelnya di belakang dengan memperhatikan aspek keekonomian. Bila tidak menyentuh batas harga keekonomian, berarti boleh diekspor,” katanya. Ini yang menyebabkan para produsen gas di dalam negeri lebih banyak memilih ekspor ketimbang memasok kebutuhan dalam negeri.

Terlebih, dalam aturan DMO, ketentuan 25 persen bukan gas yang diproduksi, tetapi adalah yang masuk dalam bagiannya kontraktor. “Karena itu, menurut saya, yang lebih penting adalah struktur pasarnya yang harus diubah karena regulasinya tidak jelas, competitiveness tidak akan tercipta karena monopoli dan high cost timbul sejak di awal eksploarasi,” papar Priagung.

Saat ini, harga yang diterima oleh KKKS dari pembeli dalam negeri tidak cukup menarik secara ekonomis. Akibatnya banyak KKKS yang mengekspor gasnya. Harga jual gas di tingkat KKKS rata-rata berkisar sebesar US$ 2,77 per mmbtu. Sedangkan harga jual di akhir mencapai US$ 3,53 per mmbtu. “Permasalahannya bukan kepada daya beli konsumen tapi harga di kepala sumur yang tidak cukup menarik untuk produsen gas mensuplai gasnya kepada domestik,” tandas Priagung.

Priagung menambahkan, penyebab seretnya pasokan gas ke dalam negeri, akibat cadangan gas yang ada saat ini tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan gas nasional. Sebab, kebanyakan sudah di ekspor ke luar. “Penambahan produksi gas nasional tidak berarti penambahan gas untuk domestik,” jelas Priagung. Kurangnya gas untuk domestik, karena adanya keterbatasan infrastruktur, penurunan produksi secara alamiah, banyak diekspor, dan struktur pasar gas domestik yang tidak sehat.

Saat ini, lebih dari 90 persen jalur distribusi gas dikuasai oleh satu pemain, yakni PT Perusahaan Gas Negara (PGN). “Akibatnya, ketergantungan dan posisi tawar konsumen relatif sangat lemah terhadap PGN,” kata Priagung. Walhasil, penyaluran gas sepenuhnya ada di tangan PGN.

Penyebab lain seretnya pasokan gas ke dalam negeri, kata Priagung, akibat pipa transmisi gas hampir seluruhnya masih bersifat dedicated alias sesuai pesanan dan belum open acces. Walhasil, pembagian gas belum bisa merata dan mencukupi seluruh kebutuhan, terutama untuk industri.

Kritik boleh datang bertubi-tubi. Tapi, pemerintah tetap yakin kebutuhan gas di dalam negeri tahun ini bisa tercukupi. “Sebab, setiap tahunnya alokasi gas untuk domestik bertambah 8 persen,” kata Direktur Jenderal Minyak dan Gas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Evita Herawati Legowo.

Bahkan, Kepala Dinas Humas dan Hubungan Kelembagaan BP Migas, Elan Biantoro mengklaim, BP Migas sudah menyetujui untuk memenuhi kebutuhan gas di dalam negeri tahun ini mencapai 56,78% dari total kontrak yang ada. Sedangkan sisanya sekitar 43,22% alokasinya untuk ekspor. “Tahun ini, domestik mendapatkan jatah gas sebesar 4.366 miliar british thermal unit perhari (BBTUD). Jumlah ini naik cukup signifikan ketimbang 2010," ujar Elan, kepada wartawan. Tahun lalu, kata Elan, domestik hanya kebagian jatah gas bumi sekitar 50,18%, setara dengan 4.342,71 BBTUD. Sedangkan gas yang terbang ke luar negeri sebanyak 4.311,5 BBTUD (49,82%).

Pemerintah boleh optimistis. Namun, para pengusaha tetap saja pesimistis dengan tercukupinya kebutuhan gas untuk domestik. “Sebab, komitmen pasokan gas ke dalam negeri sampai saat ini cuma dikasih sepertiga,” kata Ahmad Wijaya.

Ade Sudrajat menambahkan, apapun kebijakan pemerintah, termasuk soal DMO, tidak akan efektif mengatasi seretnya gas ke dalam negeri sepanjang pemerintah tidak membangun terminal penampungan gas. “Sepanjang tidak ada terminal, DMO tidak akan efektif, gasnya mau dikemanakan. Perusahaan sekelas Medco mungkin bisa bawa gas dari Sulawesi, setelah dikapalkan ke Jawa, mau dikemanakan gasnya kalau tidak ada terminal. Kalau penerimanya tidak ada. Selama ini ada kesenjangan di terminal yang menghubungkan penerima dengan saluran ke gas,” papar Ade.

Mengharapkan pemerintah segera membangun terminal gas sendiri, kata Ade, jelas tidak mungkin. Sebab, pemerintah kembali menyerahkan hal tersebut kepada swasta. “Itu kan terlalu liberal. Lagian, membangun floating terminal itu butuh investasi besar. Jadi harus dilakukan pemerintah. Harus ada intervensi APBN untuk pembangunan infrastruktur, khususnya energi. Untuk mencapai ketahanan energi, harus ada intervensi dari APBN,” papar Ade.

Merasa frustasi terhadap pemerintah, para pengusaha belakangan ramai menyuarakan akan membangun sendiri terminal gas apung alias floating storage receiving terminal (FSRT). Menurut Ahmad Wijaya, para pengusaha yang tergabung dalam IFIPGB, akan patungan untuk membangun terminal gas apung tersebut.

IFIPGB menargetkan terminal apung tersebut bisa kelar pada April 2012. Menurut Ahmad, FSRT yang dibangun oleh Pertamina-PGN saat ini hanya diperuntukkan untuk PLN dan pupuk. Padahal industri juga membutuhkan pasokan gas. “Floating terminal sepakat akan jalan sendiri hanya minta ke pemerintah mempermudah ijin. Ijinnya disederhanakan, kalau sekarang kan harus melewati 32 ijin,” kata AW, panggilan akrab Ahmad Wijaya.

Jika tak ada aral, nantinya FSRT itu akan berlokasi di Banten, Jawa Barat dengan kapasitas gas sebesar 500 juta SCFD. Nilai investasinya sekitar US$ 200 juta. “Kami dari konsorsium swasta sudah bicara dengan penyatuan kapal angkut. Sudah ada pihak-pihak yang bersedia untuk menampung gasnya,” lanjut Ahmad. Ia mencontohkan industri yang siap untuk menampung gas dari FSRT tersebut adalah industri keramik sebesar 130 mmscfd kemudian industri baja sebesar 200 juta SCFD.

Untuk pasokan gas, mereka memilih impor. Sebab, sumber daya gas di dalam negeri sudah tidak mencukupi untuk kebutuhan nasional. “Sumbernya impor dari Rusia, Qatar dan Nigeria,” tutur Ahmad.

Bersama IFIPGB, asosiasi para trader gas yang tergabung dalam Indonesia Natural Gas Trader Association (INGTA) juga berniat untuk membangun FSRT. INGTA mengaku tidak mampu memenuhi pasokan domestik karena tidak ada gas yang tersedia. “Selama ini kita kan beli di KKKS, tapi kan kebutuhannya semakin besar dan kita tidak mampu memenuhi permintaan konsumen,” kata Komisaris PT Bayu Buana Gemilang (BBG), Sabrun Jamil Amperawan. BBG merupakan salah satu perusahaan yang tergabung dalam INGTA.

Saat ini, para perusahaan trader tersebut sudah memiliki kontrak gas dengan beberapa KKKS. Total kontrak gas untuk perusahaan trader swasta di luar PGN mencapai 150 mmscfd per tahun. Sabrun mengklaim, kontrak tersebut akan berakhir pada 2014. “Selanjutnya, kita masih belum tahu ada gas dari mana. Kita harapkan FSRT itu akan selesai di 2013,” papar Sabrun.

Ungkapan IFIPGB dan INGTA ini bisa menjadi tamparan buat pemerintah agar lebih memperhatikan pasokan gas di dalam negeri. Memang, menyediakan gas secara cukup di dalam negeri, tidak semudah membalik telapak tangan, perlu gebrakan besar pemerintah agar itu bisa terwujud. “Barangkali, perlu reshufle kabinet segera untuk merealisasikan hal itu,” tandas Priagung. Untuk yang ini, bola sepenuhnya ada di tangan presiden. Beranikah? ****

Read More......

Minyak Dunia dan BBM Subsidi

Share

Tunda, atau Inflasi Menggila

****
Krisis di Afrika Utara dan Timur Tengah melambungkan harga minyak dunia. Akibatnya, harga si emas hitam terus berkobar di atas US$ 100 per barel sejak awal tahun 2011, bahkan nyaris menyentuh US$ 120 per barel. Pemerintah menyerah: memilih menunda rencana pembatasan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) subsidi. Sedianya, pemerintah akan menerapkan opsi pembatasan BBM subsidi mulai April 2011. Pemerintah khawatir, inflasi tahun ini akan jauh di atas asumsi di APBN 2011 yang sebesar 5,3%. Tapi, konsekuensinya, subsidi BBM 2011 bisa bengkak Rp 6 triliun.
****

Kejutan-kejutan hebat terjadi sepanjang dua bulan pertama 2011. Harga minyak mentah di pasar internasional terus mencetak rekor. Setelah beberapa kali memecahkan rekor sepanjang Januari 2011, harga si emas hitam tetap berkobar di bulan Februari 2011. Harga minyak mentah jenis brent di ICE Futures London, pada Kamis, 24 Februari 2011, untuk pengiriman April 2011, tembus US$ 119,79 per barel, nyaris menyentuh US$ 120 per barel. Harga ini tertinggi sejak Agustus 2008. Dalam setengah tahun terakhir, dihitung sejak 24 Agustus 2010 lalu, saat masih di level US$ 73,97 per barel, harga ini sudah melonjak 61,94%.

Sementara minyak mentah ringan (light sweet), juga tembus di atas US$ 100 per barel. Pada perdagangan di New York Mercantile Exchange (Nymex), Kamis, 24 Februari 2011, nilai kontrak pengiriman April 2011, minyak jenis ini diperdagangkan di harga US$ 103,41 per barel, posisi tertinggi sejak 2 Oktober 2008. Level harga itu tercatat meningkat 24% dari posisi tahun lalu.


Harga minyak terus mencelat sejak awal tahun 2011 ini. Pada perdagangan pembuka tahun ini di Nymex, Senin, 3 Januari 2011, harga minyak untuk pengiriman Februari 2011 sudah mencapai US$ 92,14 per barel. Harga ini naik 0,83% dibanding penutupan perdagangan akhir tahun 2010 pada Jumat, 31 Desember 2010, yang sebesar US$ 91,38 per barel. Ini adalah rekor tertinggi dalam 27 bulan terakhir, atau sejak Oktober 2008 silam.

Sejak itu, harga minyak kian menanjak hingga akhir Februari 2011. Pemicu utama membaranya harga minyak dunia belakangan ini akibat krisis di kawasan Afrika Utara dan Timur Tengah. Gejolak hebat di sejumlah negara kawasan itu memanas sepanjang Februari 2011, akibat revolusi kekuasaan di sejumlah negara. Pergantian kekuasaan di Tunisia, merembet ke Mesir, Iran, Aljazair, dan belakangan Libya.

Yang paling terasa pengaruhnya adalah krisis politik di Libya yang pecah memasuki pekan terakhir Februari 2011. Terinspirasi oleh revolusi rakyat di Tunisia dan Mesir, rakyat Libya menuntut Presiden Muammar Khadafy mundur. Pemimpin yang sudah berkuasa 41 tahun itu bergeming, dan memilih melawan rakyatnya sendiri.

Akibat gejolak dahsyat politik dalam negeri yang menewaskan sedikitnya 1.000 orang tersebut, pasokan minyak dunia turut seret. Produksi minyak negeri di ujung utara Benua Afrika tersebut berkurang 400.000 barel dari kapasitas hariannya 1,6 juta barel. Hitung-hitungan itu berdasarkan kalkulasi penghentian produksi oleh sejumlah perusahaan multinasional di negara tersebut.

Tripoli, ibukota Libya, memiliki cadangan minyak mentah terbesar di Benua Afrika, dan ketiga terbesar di dunia. Libya memproduksi 1,6 juta barel minyak per hari, dan merupakan produsen terbesar kesembilan di antara 12 negara anggota Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak (OPEC). Dari produksi hariannya itu, sekitar 1,3 juta barel diekspor, sebagian besar ke Eropa dengan kualitas tinggi. Produksi minyak harian Libya hampir 2% dari pasokan minyak dunia.

Prediksi menyeramkan datang dari bank asal Jepang, Nomura. Dalam catatannya kepada klien, Rabu, 23 Februari 2011, para analis Nomura memprediksi harga minyak bisa tembus di atas US$ 200 per barel. Mereka membandingkan situasi sepanjang Februari hingga awal Maret 2011 dengan keadaan pada Perang Teluk 1990-1991. Saat itu, harga minyak melonjak 130% selama tujuh bulan karena kapasitas produksi negara-negara OPEC dikurangi menjadi 1,8 juta barel.

“Jika Libya dan Aljazair menghentikan produksi, harga minyak bisa melampaui US$ 220 per barel dan kapasitas OPEC akan dikurangi menjadi 2,1 juta barel per hari, mirip dengan level saat Perang Teluk dan ketika harga mencapai US$ 147 per barel pada 2008,” kata pernyataan resmi Nomura, Rabu, 23 Februari 2011, seperti dikutip dari Reuters.

Bisa saja, harga minyak sepanjang tahun ini akan terus bertengger di atas US$ 100 per barel. Direktur Eksekutif Badan Energi Internasional (IEA) Nobuo Tanaka, pagi-pagi sudah mengingatkan, jika harga minyak terus bertahan di atas US$ 100 per barel sepanjang tahun ini, perekonomian global bisa jatuh kembali ke dalam krisis seperti pada 2008.

Imbas membaranya harga minyak dunia, membuat khawatir sejumlah kalangan di Indonesia. Anggota komisi VII DPR RI Bidang Energi Agus Sulistyono menyatakan, krisis politik di Afrika Utara dan Timur Tengah sangat berpengaruh terhadap kawasan dunia lain, termasuk Indonesia.

“Harga minyak dunia diprediksi akan terus merangkak seiring dengan pergolakan politik di Libya dan negara lainnya di Afrika Utara dan Timur Tengah. Akibatnya, akan berpengaruh pada harga BBM di Indonesia, khususnya BBM subsidi, dan kebutuhan pokok lainnya,” kata Agus, Jumat, 25 Februari 2011. Apabila harga minyak naik, maka harga barang juga akan melonjak. “Ujung-ujungnya inflasi juga akan meningkat,” kata Agus.

Karenanya, Agus meminta pemerintah kembali meninjau ulang rencana pembatasan BBM subsidi yang sedianya mulai April 2011. “Saya khawatir kalau pembatasan subsidi tetap diterapkan, sungguh sangat memberatkan masyarakat karena harganya akan terus naik,” katanya.

Perkembangan Harga BBM, 2005-2009 (dalam rupiah)

Jenis BBM		2005		2006	2007		2008			2009
	3 Jan - 28 Feb	1 Mar -30 Sep	1 Okt - 1 Des	1 Jan - 31 Des	1 Jan – 31 Des	1 Jan – 23 Mei	24 Mei- 30 Nov	1 Des – 14 Des	15 Des– 31 Des	1 Jan – 14 Jan	15 Jan - ...
Premium	1.810	2.400	4.500	4.500	4.500	4.500	6.000	5.500	5.000	5.000	4.500
Solar	1.650	2.100	4.300	4.300	4.300	4.300	5.500	5.500	4.800	4.800	4.500
Minyak Tanah	1.800	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Minyak Diesel	1.650	2.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Minyak Bakar	1.560	2.160	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Sumber: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Gayung bersambut. Pemerintah pun nampaknya sejalan dengan DPR. Akibat harga si emas hitam yang terus menggila, pemerintah Indonesia pun memilih bersikap realistis. Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Radjasa menyatakan, pemerintah kemungkinan besar akan menunda pelaksanaan pembatasan bahan bakar minyak (BBM) subsidi. Sedianya, pemerintah berencana menerapkan pembatasan konsumsi BBM subsidi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) mulai 1 april 2011.

Pemerintah beralasan, harga minyak dunia akan berimbas pada melonjaknya harga-harga. Pemerintah khawatir itu akan mendorong inflasi di dalam negeri tahun ini makin tinggi.

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2011, pemerintah mematok inflasi di angka 5,3%. Padahal, para analis ekonomi memprediksi, pelaksanaan pembatasan BBM subsidi mulai April 2011, akan mengakibatkan inflasi sepanjang tahun ini bisa tembus hingga 8% (lihat Geo Energi, edisi Desember 2010). Pemerintah khawatir, jika pembatasan BBM subsidi jadi dilakukan April 2011, inflasi tahun akan tambah tinggi terdorong melambungnya harga minyak dunia.

Alasan lainnya, infrastruktur Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) belum sepenuhnya siap. Menurut catatan PT Pertamina, dari 720 unit SPBU Pertamina di Jabodetabek, baru sebanyak 610 unit SPBU atau 84,72% yang sudah menjual BBM Pertamax, alias masih ada 110 SPBU yang belum siap. Selain itu, pada ujicoba pembatasan BBM subsidi pada 409 angkutan kota (angkot) trayek Senen-Kampung Melayu, Rabu, 23 Februari 2011 lalu, infrastruktur juga belum siap. Misalnya, di SPBU belum ada alat pendeteksi barcode yang berfungsi mencatat konsumsi BBM subsidi per angkot.

Karenanya, pemerintah kemungkinan besar menunda pembatasan BBM subsidi. “Perlu diketahui, pembatasan (BBM subsidi) itu dilakukan dengan asumsi-asumsi suatu kajian yang dilakukan oleh Universitas Indonesia (UI), juga mengkaji lagi harga ICP (harga patokan minyak dalam negeri) berapa. Melihat perkembangan harga yang begitu tinggi saat ini dan didorong inflasi, serta kesiapan (infrastruktur) Jabotabek dan sebagainya, ada baiknya kita tunda (pembatasan BBM subsidi) itu,” kata Hatta, kepada wartawan, Kamis, 24 Februari 2011.

Hatta menegaskan, pemerintah tidak akan memaksakan program tersebut lantaran gejolak hebat harga minyak dunia belakangan ini. Sampai kapan penundaan dilakukan, Hatta belum bisa memastikannya. “Kita lihat timing yang tepat, juga kita persiapkan betul seluruh masyarakat agar tidak terjadi distorsi pada perekonomian kita,” katanya. Hatta menegaskan, pemerintah tidak akan menaikkan harga BBM subsidi meski harga minyak bergejolak.

Meski Hatta sudah memberi sinyal akan melakukan penundaan pembatasan BBM subsidi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) masih tetap menunggu keputusan final hal tersebut dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). “Kami masih menunggu keputusan rapat dengan DPR,” kata Direktur Jenderal Minyak dan Gas (Dirjen Migas) ESDM Evita Legowo, kepada wartawan, Kamis, 24 Februari 2011.

PT Pertamina, operator penyalur BBM subsidi, menyerahkan sepenuhnya urusan pelaksanaan atau penundaan pembatasan BBM subsidi kepada pemerintah. “Itu kebijakan otoritasnya ada di pemerintah, bukan di kami. Jadi, kami serahkan sepenuhnya ke pemerintah,” kata Mochamad Harun, Vice President Corporate Communication Pertamina, Kamis, 17 Februari 2011. Pertamina, kata Harun, hanya bertugas menyiapkan infrastruktur penyalur BBM subsidi. “Seperti sekarang SPBU itu kita sudah tata, kita sudah sosialisasikan ke mereka,” kata Harun.

Yang jelas, kini pemerintah tampaknya kian ketar-ketir. Bagi pemerintah, lonjakan harga minyak dunia dan rencana penundaan kembali pembatasan BBM subsidi, jelas sebuah dilema. Jika penundaan jadi dilakukan, anggaran subsidi BBM di APBN akan membengkak. Jika pembatasan BBM tetap dilakukan, inflasi tahun ini bisa menggila.

Tabel Inflasi Indonesia 2005-2010

Tahun	2005	2006	2007	2008	2009	2010*	2011*
Inflasi	17,1	6,6	6,59	11,6	2,78	5,3	5,3

Karenanya, meski belum diputuskan bersama dengan DPR, kemungkinan besar pemerintah memang akan menunda pembatasan BBM subsidi. Apalagi, sinyal dukungan penundaan pembatasan BBM subsidi kian santer dari Senayan. Kepada wartawan, anggota Komisi VII DPR dari Fraksi Partai Golkar Dito Ganundito menyatakan, penundaan pembatasan BBM adalah langkah tepat. Sebab, di tengah kecenderungan kenaikan harga minyak dunia, pembatasan BBM subsidi justru mendorong inflasi. Meski demikian, Dito meminta pemerintah supaya tetap menjaga alokasi BBM subsidi yang telah ditetapkan dalam APBN 2011, yakni sebanyak 38,5 juta kiloliter (kl).

Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi PPP M. Romahurmuzy segendang sepenarian. “Menurut saya penundaan itu hal baik, tapi kebijakan itu harus tetap dilakukan” katanya, kepada pers.

Sinyal penundaan memang sangat kuat. Hal ini yang agaknya membuat Menteri Keuangan Agus D.W. Martowardojo, yang semula ngotot ingin pembatasan BBM subsidi dilakukan segera untuk menghemat anggaran negara, belakangan juga mulai melunak. Agus mengakui perkembangan harga minyak dunia saat ini patut diwaspadai. Jika tren harga minyak bertahan di atas US$ 100 per barel, rata-rata realisasi Indonesia Crude Price (ICP) sepanjang 2011 kemungkinan berkisar di level US$ 83 per barel.

“Jika misalnya harga minyak itu di atas US$ 100 per barel, di full year-nya mungkin average-nya sekitar US$ 83 per barel. Makanya kami mesti lihat (perkembangan harga minyak) dalam konteks setahun,” kata Agus. Namun demikian, Agus menegaskan pemerintah belum akan mengubah asumsi makro Indonesia di tahun ini.

Perkembangan Subsidi BBM Jenis Tertentu dan LPG Tabung 3 Kg 2005-2010

Uraian			Realisasi			2010
	2005	2006	2007	2008	2009	APBN	APBN-P
Subsidi BBM Jenis Tertentu dan LPG 3 Kg (Triliun Rupiah) % terhadap PDB	95,6 3,5	64,2 1,9	83,8 2,1	139,1 2,8	45,0 0,8	68,7 1,1	88,9 1,4
Faktor-Faktor yang mempengaruhi: ICP Jan-Des (US$ / barel) Nilai Tukar Rupiah (Rp/US$) Volume BBM (Ribu Kiloliter) Ø  Premium Ø  Minyak Tanah Ø  Minyak Solar Ø  Minyak Diesel Ø  Minyak bakar Volume Subsidi LPG (ribu metrik ton) Alpha (%) Alpha (Rp / liter)	53,40 9.705 59.747,4 17.734,3 11.355,4 25.530,8 781,4 4.345,5 - 14,10 -	64,26 9.164 37.630,0 16.807,0 9.959,0 10.864,0 - - - 14,10 -	72,31 9.140 38.643,0 17.929,0 9.850,0 10.864,0 - - 21,5 14,10 -	97,02 9.692 39.176,0 19.529,0 7.855,0 11.792,0 - - 506,4 9,00 -	61,58 10.408 37.724,0 21.120,0 4.569,0 12.035,0 - - 1.753,9 8 (jan-Jun) 537 (Jul-Des)	65,00 10.000 36.505,0 21.454,1 3.800,0 11.250,9 - - 2.973,3 - 556	80,00 9.200 36.505,0 21.454,1 3.800,0 11.250,9 - - 2.973,3 - 556

Sumber: Kementerian Keuangan

Yang terang, konsekuensi dari melambungnya harga minyak dunia dan penundaan pembatasan BBM subsidi, akan berdampak besar ke APBN 2011. Subsidi energi untuk tahun ini yang sebesar Rp 92,79 triliun bakal tambah bengkak. Setiap kenaikan harga minyak US$ 1 per barel di atas asumsi ICP, akan menambah beban subsidi BBM dan listrik sebesar Rp 3,2 triliun. Memang, di saat yang sama, kenaikan harga minyak mentah juga akan meningkatkan penerimaan negara dari hasil penjualan minyak dan gas Rp 2,7 triliun. Namun, jika dihitung total, tetap ada selisih Rp 0,5 triliun yang menambah beban subsidi.

Bagi pemerintah, kondisi ini ibarat buah simalakama. Dilakukan pembatasan BBM subsidi sesuai target pada April 2011 inflasi bisa mencelat, ditunda anggaran subsidi bakal bengkak. Sungguh sebuah pilihan yang sulit!!! ****

Read More......